IPIDIKLAT News – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen guna mengusut tuntas kasus percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus. Desakan ini menguat seiring peringatan 30 hari kasus tersebut, menunjukkan kekhawatiran atas lambatnya penanganan dan potensi adanya aktor intelektual di balik serangan tersebut.
Urgensi Pembentukan TGPF Independen Kasus Andrie
Pembentukan TGPF independen dalam kasus Andrie, menurut Hema, sangat penting. Tujuan utamanya bukan hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga membongkar dalang intelektual di balik peristiwa tersebut. Investigasi koalisi menemukan fakta bahwa Andrie diintai sebelum diserang di lokasi yang dekat dengan ruang diskusi dan aktivitas koalisi.
“Serangan ini terjadi di ruang-ruang yang dekat dengan kehidupan kami menunjukkan ini adalah teror yang ditujukan langsung kepada orang muda,” tegas Hema saat menyampaikan pernyataan di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat, pada Minggu, 12 April 2026.
Desakan yang Sama dari Tim Advokasi Demokrasi
Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Afif Abdul Qoyum, juga menyerukan pembentukan TGPF independen untuk kasus Andrie. Ia menolak usulan pelibatan hakim ad hoc di peradilan kasus Andrie sebagai pengganti TGPF. Menurutnya, kedua hal ini berbeda dan tidak bisa saling menggantikan.
Afif berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengambil langkah konkret dengan membentuk TGPF dan membawa kasus ini ke peradilan umum jika ingin menjaga kepercayaan publik dan menegakkan hukum secara adil. Desakan pembentukan TGPF independen jauh lebih mendesak daripada sekadar usulan pelibatan hakim ad hoc.
Perbedaan Informasi Mengenai Jumlah Pelaku
Ketidaksesuaian informasi mengenai jumlah pelaku antara koalisi dan pihak berwenang semakin memperkuat urgensi pembentukan TGPF. Koalisi menduga ada 16 pelaku yang terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Andrie. Namun, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI hanya mengidentifikasi 4 pelaku dari Detasemen Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Berkas perkara dan bukti keempat pelaku tersebut telah dilimpahkan ke Oditur Militer 07-II Jakarta.
“Jika dalam konteks itu saja petunjuk dan informasi yang kami berikan diabaikan, lalu apa jaminan jika hakim ad hoc di peradilan militer bisa berlaku komprehensif?” tanya Afif pada Sabtu, 11 April 2026.
Usulan Pelibatan Hakim Ad Hoc dari Wakil Presiden
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan pelibatan kalangan profesional sebagai hakim ad hoc dalam proses hukum kasus Andrie. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan sistem peradilan untuk mencapai prinsip keadilan.
“Pelibatan langsung kalangan profesional dengan rekam jejak dan integritas yang kuat sebagai hakim ad hoc di pengadilan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi penting,” kata Gibran dalam keterangan tertulis pada Kamis, 9 April 2026. Gibran yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Solo berharap, langkah ini dapat memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat.
Respon Pemerintah Terhadap Desakan TGPF
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 8 April 2026 menyatakan bahwa pemerintah akan berkoordinasi lebih lanjut sebelum menanggapi desakan pembentukan TGPF independen. Hal ini menunjukkan pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait pembentukan TGPF.
Kronologi Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
Andrie Yunus menjadi korban penyiraman cairan kimia korosif pada 12 Maret 2026 saat melintas di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat. Akibat serangan tersebut, Andrie menderita luka bakar lebih dari 20 persen. Catatan medis menyebutkan bahwa pelakunya adalah prajurit BAIS TNI.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat sipil dan organisasi HAM. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban.
Langkah Selanjutnya dalam Penanganan Kasus
Pihak berwenang diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti desakan pembentukan TGPF independen. Penyelidikan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini dan memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan dan dukungan kepada Andrie Yunus sebagai korban.
Selain itu, kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap anggota TNI dan Polri agar tidak terlibat dalam tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum. Perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan intimidasi.
Dampak Kasus Terhadap Iklim Demokrasi
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menimbulkan kekhawatiran akan iklim demokrasi di Indonesia. Serangan terhadap aktivis dan pembela HAM dapat menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelidikan
Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam penyelidikan kasus ini. Pemerintah perlu membuka akses informasi kepada publik mengenai perkembangan penyelidikan dan memastikan bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan.
Publik menanti langkah nyata dari pemerintah untuk segera membentuk tim independen. Tujuannya adalah agar kasus ini bisa ditangani secara transparan dan akuntabel. Alhasil, kebenaran bisa terungkap dan keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya.
Kesimpulan
Desakan pembentukan TGPF independen dalam kasus Andrie Yunus terus bergulir. Masyarakat sipil, aktivis, dan organisasi HAM menuntut agar pemerintah segera bertindak. Kasus ini bukan hanya tentang keadilan bagi seorang individu, tetapi juga tentang perlindungan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah diharapkan segera merespon desakan ini demi terciptanya keadilan hukum dan kenyamanan masyarakat.