IPIDIKLAT News – Subsidi BBM dikurangi oleh pemerintah mendapat penolakan keras dari Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah pada Senin, 6 April 2026. Said merespons usul mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang menyarankan pemerintah memangkas anggaran bahan bakar minyak demi menekan beban fiskal.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan bahwa langkah pemerintah mengurangi anggaran tersebut bukan solusi tepat bagi kelompok miskin. Ia justru meminta pemerintah fokus memastikan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran di seluruh pelosok negeri per 2026 ini.
Said Abdullah Tolak Keras Subsidi BBM Dikurangi
Said menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks DPR, Jakarta. Baginya, pemerintah perlu mempertimbangkan nasib rakyat kecil sebelum mengambil kebijakan drastis terkait energi. Pasalnya, pemerintah hingga kini belum pernah mendiskusikan penyesuaian harga BBM non-subsidi untuk menutup defisit anggaran.
Bahkan, ia bertanya mengapa pemerintah justru mengutak-atik jatah subsidi bagi kelompok miskin. Padahal, opsi untuk menyesuaikan harga BBM keekonomian atau non-subsidi lebih masuk akal untuk mengurangi beban fiskal. Namun, pemerintah tentu perlu menghitung cermat dampak kenaikan tersebut terhadap laju inflasi pada masa depan.
Sikap Banggar DPR Terhadap Ketahanan Energi
Ketua Banggar DPR ini mendorong pemerintah untuk menyikapi kondisi geopolitik secara matang. Situasi perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang berlangsung sejak akhir Februari 2026 memang memicu lonjakan harga minyak dunia, namun pemerintah tidak boleh mengambil langkah serampung mungkin.
Faktanya, Said meminta pemerintah tetap tenang menghadapi gejolak energi global. Ia memperingatkan agar pemerintah jangan bertindak seperti kebakaran jenggot seakan-akan hari esok membawa malapetaka besar bagi stabilitas negara. Pemerintah harus merancang kebijakan yang tepat sasaran dengan kepala dingin.
Argumen Jusuf Kalla Mengenai Defisit Anggaran
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM sebagai langkah taktis menekan defisit anggaran negara. Usulan ini muncul setelah Kalla melihat besarnya tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik yang memicu melambungnya harga minyak dunia sejak akhir Februari 2026.
Kalla menyampaikan pandangan tersebut di rumah pribadinya, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, pada Ahad, 5 April 2026. Menurutnya, banyak negara lain menerapkan kebijakan serupa sebagai langkah lazim guna mengamankan arus kas negara. Ia menilai harga BBM yang terlalu murah memicu konsumsi energi berlebih di masyarakat sehingga menghambat upaya penghematan.
| Pihak | Pandangan Utama |
|---|---|
| Said Abdullah | Tolak pemangkasan subsidi BBM dan fokus subsidi LPG 3kg. |
| Jusuf Kalla | Sarankan pengurangan subsidi untuk menekan defisit anggaran tahun 2026. |
Konsekuensi Kebijakan Fiskal di Tahun 2026
Kalla meyakini bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengurangi utang dan beban anggaran. Meski ia mengakui kebijakan kenaikan harga BBM seringkali memantik protes publik, pemerintah harus memberikan penjelasan objektif kepada masyarakat. Terlebih, situasi eksternal memaksa pemerintah mengutamakan penghematan secara menyeluruh.
Di sisi lain, Said menantang pemerintah untuk melihat alternatif kebijakan lain. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menghitung dampak dari kenaikan harga BBM non-subsidi secara komprehensif? Dengan demikian, pemerintah bisa mengambil keputusan tanpa merugikan daya beli kelompok rentan di Indonesia.
Singkatnya, perdebatan mengenai subsidi BBM ini tetap menjadi isu strategis sepanjang tahun 2026. Pemerintah kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas harga energi. Harapannya, setiap keputusan yang keluar nanti lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil dan keberlanjutan ekonomi nasional.