IPIDIKLAT News – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Murdiyanto sebagai pelaksana harian Kepala Kejaksaan Negeri Karo pada Senin, 6 April 2026. Penunjukan ini berfungsi menjaga stabilitas pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Karo agar tetap berjalan lancar tanpa hambatan.
Langkah sigap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara muncul setelah Kejaksaan Agung menarik Kajari Karo, Danke Rajagukguk, ke Jakarta. Para petinggi Kejaksaan Agung memanggil Danke untuk menjalani pemeriksaan intensif terkait penanganan perkara videografer Amsal Sitepu.
Rekam Jejak Herlangga Sebagai Plh Kajari Karo
Rizaldi, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, mengonfirmasi penyerahan mandat tersebut secara resmi. Pihak kejaksaan memilih Herlangga karena ia kini memegang jabatan strategis sebagai Koordinator Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Keputusan ini memperlihatkan kepercayaan besar pimpinan terhadap kapasitas Herlangga dalam menjalankan tanggung jawab manajerial saat terjadi kekosongan posisi. Selain memiliki kompetensi teknis, ia juga berpengalaman dalam menangani dinamika hukum di berbagai wilayah Sumatra Utara.
Faktanya, ini bukan kali pertama Herlangga menerima mandat serupa dari petinggi Kejaksaan Tinggi. Sebelumnya, ia juga mengemban tugas sebagai pelaksana harian Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas ketika Kejaksaan Agung memeriksa Soemarlin Halomoan Ritonga.
Perjalanan Karier Profesional Herlangga di Korps Adhyaksa
Herlangga memulai pijakan kariernya sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Riau. Seiring waktu, ia terus meniti tangga karier dengan menangani berbagai penugasan krusial di lingkungan internal kejaksaan.
Catatan sejarah menunjukkan dedikasinya dalam berbagai posisi penting selama belasan tahun berikut ini:
- Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Riau.
- Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa Agung.
- Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok pada 27 Februari 2026 (perbandingan data karier).
- Kepala Seksi Sosial Budaya pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta per September 2026.
- Koordinator di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak Oktober 2026.
Transformasi karier tersebut membuktikan kapabilitasnya dalam mengelola fungsi intelijen serta koordinasi antarinstansi. Menariknya, ia sering menjadi orang kepercayaan pimpinan untuk menstabilkan roda organisasi di daerah yang sedang mengalami permasalahan internal.
Rincian Harta Kekayaan Herlangga Tahun 2026
Transparansi publik menjadi sorotan utama, termasuk mengenai aset Herlangga Wisnu Murdiyanto. Sesuai data dari laman e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi, ia mencatatkan total harta kekayaan dengan rincian sebagai berikut:
| Jenis Aset | Nilai |
|---|---|
| Tanah dan Bangunan (Jakarta Selatan) | Rp 5.000.000.000 |
| Kas dan Setara Kas | Rp 336.350.000 |
| Total Kekayaan | Rp 5.336.350.000 |
Meninjau laporan tersebut, Herlangga menempatkan mayoritas asetnya dalam bentuk properti mewah di kawasan Jakarta Selatan. Meskipun begitu, ia tidak melaporkan kepemilikan alat transportasi baik roda dua maupun roda empat dalam dokumen tersebut.
Selain itu, daftar kekayaan ini juga tidak mencantumkan surat berharga, harta bergerak lainnya, atau instrumen investasi tambahan. Data ini menjadi cerminan bahwa profil keuangan yang ia miliki sejauh ini didominasi oleh investasi pada sektor properti dan simpanan kas.
Stabilitas Pelayanan Hukum di Kejari Karo
Penunjukan pelaksana harian ini bertujuan menjaga pelayanan hukum agar tetap optimal bagi masyarakat Karo. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memastikan setiap proses hukum tetap berjalan tanpa terhalang suksesi kepemimpinan sementara.
Dengan kehadiran Herlangga, instansi berharap kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan di Karo tetap terjaga dengan baik. Langkah ini mencerminkan komitmen kejaksaan dalam menegakkan integritas melalui pengawasan internal yang ketat.
Pada akhirnya, efektivitas penugasan Herlangga di Karo akan sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan cepat. Semua staf kejaksaan tentu mendukung upaya transisi kepemimpinan ini agar fokus pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama sepanjang tahun 2026.