Beranda » Berita » PPPK Sumsel Aman – Herman Deru Jamin Tak Ada PHK

PPPK Sumsel Aman – Herman Deru Jamin Tak Ada PHK

IPIDIKLAT News – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menjamin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan aman dari pemutusan hubungan kerja (PHK) per 30 Maret . Jaminan ini diberikan di tengah kekhawatiran efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berpotensi berdampak pada keberlangsungan kerja PPPK.

Herman Deru menegaskan harus dimaknai sebagai kontribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada negara. Akan tetapi, kebijakan efisiensi tersebut tidak boleh justru menimbulkan masalah baru, seperti peningkatan angka pengangguran. Dengan demikian, keberadaan PPPK di Sumsel tetap dipertahankan dan berkelanjutan.

Jaminan PPPK: Strategi Efisiensi Tanpa PHK

Herman Deru menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak akan melakukan efisiensi dengan merumahkan pegawai. Langkah tersebut, menurutnya, justru akan memicu masalah baru. Di beberapa daerah lain, kebijakan merumahkan PPPK dengan alasan efisiensi memang diterapkan. Namun, Herman Deru memastikan hal tersebut tidak akan terjadi di Sumatera Selatan per 2026.

“Selama kita bisa melakukan efisiensi di bidang lain, tidak perlu mengambil langkah memutuskan hubungan kerja. Itu akan menambah pengangguran dan berdampak luas,” ujarnya dalam kegiatan halal bihalal Pemprov Sumsel Tahun 2026/1447 Hijriah di Palembang.

TPP dan Tukin ASN Sumsel Tetap Utuh

Tidak hanya menjamin keberlanjutan PPPK, Herman Deru juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai () maupun kinerja (tukin). Oleh karena itu, ia meminta seluruh ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk tetap bekerja maksimal dan meningkatkan kinerja.

Baca Juga :  TNI Gugur di Lebanon - Duka Mendalam & Kecaman Keras

“Sumsel termasuk daerah yang tidak memotong TPP dan tukin. Jadi, tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak bekerja optimal,” tegasnya.

Halal Bihalal: Momentum Tingkatkan Kinerja ASN

Dalam suasana halal bihalal yang masih terasa, Herman Deru mengajak seluruh ASN menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme, loyalitas, serta responsivitas dalam memberikan pelayanan publik.

ASN Garda Depan Pembangunan Sumsel

Herman Deru pun menegaskan bahwa ASN merupakan panutan masyarakat yang harus mampu menjadi contoh dalam mendukung pusat dan daerah secara konsisten. Lantas, bagaimana cara ASN menjadi garda terdepan pembangunan? Salah satunya dengan meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan semangat halal bihalal, mari kita perkuat komitmen, tingkatkan kinerja, dan bersama-sama menjaga kesinambungan pembangunan di Sumatera Selatan,” ajaknya. Usai apel, Herman Deru didampingi Sekretaris Daerah dan jajaran kepala OPD melaksanakan halal bihalal bersama seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel.

Fokus pada Sektor Prioritas: Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya melakukan efisiensi di berbagai sektor tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Salah satu fokus utama adalah memastikan keberlanjutan pembangunan di sektor-sektor prioritas seperti dan pelayanan publik. Sehingga, masyarakat tetap merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan kata lain, efisiensi anggaran tidak boleh menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik. Justru dengan efisiensi yang tepat, pelayanan publik diharapkan semakin optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Apakah ini berarti Pemprov Sumsel akan lebih selektif dalam memilih proyek infrastruktur? Bisa jadi.

Efisiensi Anggaran: Kontribusi Nyata ASN untuk Negara

Efisiensi anggaran merupakan bentuk kontribusi nyata ASN kepada negara. Akan tetapi, pelaksanaannya harus cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif. Herman Deru menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan peningkatan kinerja ASN. Misalnya melalui peningkatan skill atau perbaikan sistem birokrasi.

Baca Juga :  WFH ASN Hemat APBN? Ini Kata Airlangga Hartarto!

Upaya efisiensi yang dilakukan juga diharapkan dapat mendukung -program pemerintah pusat. Termasuk program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Bahkan, efisiensi bisa jadi membuka ruang untuk inovasi baru dalam pelayanan publik atau program yang lebih efektif.

Komitmen Bersama: Jaga Kesinambungan Pembangunan Sumsel

Herman Deru mengajak seluruh ASN di Sumatera Selatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan mendukung program-program pemerintah. Dengan begitu, Sumsel dapat terus maju dan berkembang di berbagai sektor.

Lantas, bagaimana caranya memastikan komitmen ini tetap terjaga? Salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja ASN. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan apresiasi kepada ASN yang berprestasi dan memberikan motivasi bagi ASN yang membutuhkan peningkatan kinerja. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Sumsel adalah tanggung jawab bersama.

Halal Bihalal Perkuat Solidaritas ASN

Kegiatan halal bihalal yang digelar usai Idul Fitri menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas antar ASN di lingkungan Pemprov Sumsel. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh ASN dapat saling memaafkan dan kembali bekerja dengan semangat baru.

Momen ini juga sekaligus menjadi ajang evaluasi diri bagi setiap ASN. Setiap ASN diharapkan dapat merenungkan kinerja selama setahun terakhir dan membuat rencana perbaikan untuk tahun yang akan datang. Sehingga, kualitas pelayanan publik di Sumsel dapat terus ditingkatkan.

Kesimpulan

Gubernur Herman Deru telah memberikan jaminan bahwa PPPK di Sumatera Selatan aman dari PHK di tahun 2026. Selain itu, TPP dan Tukin ASN juga tidak mengalami pemotongan. Hal ini menjadi angin segar bagi ASN di Sumsel untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran akan tetap dilakukan, namun tanpa mengorbankan tenaga kerja dan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga :  Syarat Lengkap CPNS Kemendagri 2026: Cek Sebelum Daftar