Banyak masyarakat, khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sering kali bingung mengenai perbedaan nominal bantuan yang masuk ke rekening atau disalurkan via Pos. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah, mengapa tetangga sebelah mendapatkan jumlah bantuan yang jauh lebih besar padahal kondisinya terlihat sama? Jawabannya sering kali terletak pada jenis kepesertaan: apakah termasuk kategori PKH Murni atau PKH Plus BPNT.
Memahami perbedaan kedua skema ini sangat krusial agar tidak terjadi kesalahpahaman saat pencairan dana bantuan sosial (Bansos) di tahun 2026 ini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memang membagi penyaluran bantuan berdasarkan data terpadu, namun komponen di dalamnya lah yang menentukan besaran angka yang diterima. Lantas, mana yang sebenarnya lebih menguntungkan secara nominal?
Disclaimer Data:
Informasi ini berdasarkan regulasi dan skema pencairan Bansos Kemensos per Januari 2026. Kebijakan nominal dan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk pengecekan status penerima dan update resmi yang paling akurat, silakan kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
💡 Jawaban Singkat (Quick Answer)
Singkatnya, PKH Plus BPNT memiliki nominal yang lebih besar dibandingkan PKH Murni.
Hal ini dikarenakan penerima PKH Plus BPNT mendapatkan dua sumber dana sekaligus: komponen variabel dari PKH (seperti komponen anak sekolah, balita, atau lansia) ditambah dengan dana tetap BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) senilai Rp200.000 per bulan (atau Rp2.400.000 per tahun). Sementara itu, PKH Murni hanya menerima bantuan berdasarkan komponen keluarga yang dimiliki tanpa tambahan dana Sembako/BPNT.
Apa Itu PKH Murni dan PKH Plus BPNT?
Sebelum masuk ke hitung-hitungan angka, penting untuk memahami definisi dasar dari kedua status kepesertaan ini dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
PKH Murni adalah KPM yang hanya terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan saja. Bantuan yang diterima bersifat bersyarat (conditional cash transfer). Artinya, besaran bantuan sangat bergantung pada komponen jiwa yang ada dalam Kartu Keluarga (KK), seperti adanya ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas. Jika komponen tersebut lulus sekolah atau meninggal dunia, bantuan bisa berkurang atau berhenti.
Di sisi lain, PKH Plus BPNT sering disebut sebagai penerima bantuan “Kombo” atau irisan. Kelompok ini adalah KPM yang sangat diprioritaskan karena tingkat kerentanannya dinilai lebih tinggi. Mereka terdaftar sebagai penerima PKH (dengan segala komponennya) dan juga terdaftar sebagai penerima Sembako/BPNT murni. Jadi, ada “double funding” yang masuk ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka.
Perbedan Nominal: Hitungan Rinci
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selisih nominal antara kedua jenis kepesertaan ini bisa cukup signifikan. Mari kita buat simulasi sederhana untuk tahun anggaran 2026.
Ambil contoh sebuah keluarga (KPM A dan KPM B) yang memiliki komponen yang sama persis:
- Satu orang anak SD.
- Satu orang Lansia (di atas 60 tahun).
Simulasi Penerimaan KPM A (Status: PKH Murni):
- Bantuan Anak SD: Rp900.000 / tahun.
- Bantuan Lansia: Rp2.400.000 / tahun.
- Total yang diterima setahun: Rp3.300.000.
Simulasi Penerimaan KPM B (Status: PKH Plus BPNT):
- Bantuan Anak SD: Rp900.000 / tahun.
- Bantuan Lansia: Rp2.400.000 / tahun.
- Tambahan BPNT (Sembako): Rp2.400.000 / tahun (Rp200rb x 12 bulan).
- Total yang diterima setahun: Rp5.700.000.
Terlihat jelas, selisihnya mencapai Rp2.400.000 dalam satu tahun anggaran. Inilah alasan mengapa KPM dengan status irisan (PKH + BPNT) selalu membawa pulang nominal yang lebih besar saat pencairan dilakukan serentak.
Rincian Nominal Komponen PKH 2026
Agar lebih transparan, berikut adalah tabel rincian nominal bantuan untuk setiap komponen PKH dan BPNT di tahun 2026. Data ini bisa dijadikan acuan untuk menghitung perkiraan bantuan yang akan diterima.
| Jenis Komponen | Nominal Per Tahun | Per Tahap (KKS/2 Bulan) |
|---|---|---|
| Ibu Hamil / Nifas | Rp3.000.000 | Rp500.000 |
| Anak Usia Dini (0-6 th) | Rp3.000.000 | Rp500.000 |
| Anak SD / Sederajat | Rp900.000 | Rp150.000 |
| Anak SMP / Sederajat | Rp1.500.000 | Rp250.000 |
| Anak SMA / Sederajat | Rp2.000.000 | Rp333.333 |
| Penyandang Disabilitas Berat | Rp2.400.000 | Rp400.000 |
| Lansia (70+ Tahun) | Rp2.400.000 | Rp400.000 |
| BPNT (Sembako) | Rp2.400.000 | Rp400.000 |
Nah, perlu diingat bahwa untuk PKH, maksimal komponen yang dihitung dalam satu Kartu Keluarga biasanya dibatasi (umumnya maksimal 4 komponen). Sedangkan BPNT bersifat flat per KPM, tidak memandang jumlah anggota keluarga.
Jadwal Pencairan Bansos 2026
Pemerintah terus berupaya memperbaiki skema penyaluran agar lebih tepat waktu. Di tahun 2026, pola penyaluran umumnya terbagi menjadi dua mekanisme utama: lewat Kartu KKS (Himbara) dan lewat PT Pos Indonesia (untuk daerah 3T atau yang bermasalah dengan akses bank).
Untuk pemegang kartu KKS Merah Putih, penyaluran biasanya dilakukan per dua bulan sekali. Berikut estimasi jadwalnya:
| Tahap Pencairan | Estimasi Bulan | Status |
|---|---|---|
| Tahap 1 | Januari – Februari | ✅ Proses Salur |
| Tahap 2 | Maret – April | ⏳ Menunggu |
| Tahap 3 | Mei – Juni | ⏳ Menunggu |
| Tahap 4 | Juli – Agustus | ⏳ Menunggu |
| Tahap 5 | September – Oktober | ⏳ Menunggu |
| Tahap 6 | November – Desember | ⏳ Menunggu |
Catatan: Bagi penerima via PT Pos Indonesia, pencairan biasanya dilakukan per 3 bulan sekali (Triwulan), sehingga nominal yang diterima dalam satu kali ambil akan terlihat lebih besar namun frekuensinya lebih jarang.
Cara Cek Status Kepesertaan
Bingung apakah nama tercatat sebagai PKH Murni atau PKH Plus BPNT? Pengecekan mandiri sangat mudah dilakukan lewat HP tanpa perlu aplikasi tambahan.
Langkah pengecekan di situs resmi:
- Buka browser (Chrome/Mozilla) di HP.
- Masuk ke alamat cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan data wilayah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan).
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
- Ketik kode captcha yang muncul di layar.
- Klik tombol “CARI DATA”.
Setelah data muncul, perhatikan kolom BPNT dan PKH.
- Jika kolom PKH terisi status “Ya/Proses” tapi kolom BPNT kosong/strip (-), berarti statusnya PKH Murni.
- Jika kedua kolom (PKH dan BPNT) sama-sama terisi status “Ya/Proses” dengan periode salur yang aktif, selamat, statusnya adalah PKH Plus BPNT.
FAQ (Pertanyaan Umum)
1. Bisakah PKH Murni berubah menjadi PKH Plus BPNT?
Sangat bisa. Proses ini disebut validasi by system. Jika kuota penerima BPNT di suatu daerah berkurang (karena ada yang meninggal atau gradusai), Kemensos sering mengisi kekosongan kuota tersebut dengan mengambil data dari penerima PKH Murni yang dinilai layak.
2. Mengapa saldo PKH saya bulan ini nol padahal sebelumnya cair?
Ada beberapa kemungkinan. Pertama, belum masuk jadwal pencairan. Kedua, komponen dalam keluarga sudah tidak memenuhi syarat (misal anak sudah lulus sekolah). Ketiga, terdeteksi sudah mampu atau memiliki gaji di atas UMP dalam data BPJS Ketenagakerjaan.
3. Apakah BPNT boleh dicairkan dalam bentuk uang tunai?
Sejak beberapa tahun terakhir, BPNT yang cair lewat KKS maupun Pos disalurkan dalam bentuk uang tunai, bukan lagi barang sembako langsung. Namun, penerima wajib membelanjakannya untuk kebutuhan pangan (karbohidrat, protein, vitamin) dan dilarang keras untuk membeli rokok atau pulsa.
Kesimpulan
Dari perbandingan di atas, sudah jelas bahwa PKH Plus BPNT adalah skema dengan nominal bantuan terbesar karena menggabungkan dua jenis bantuan sekaligus. Namun, perlu diingat bahwa bantuan sosial sifatnya dinamis dan sementara untuk membantu jaring pengaman sosial.
Bagi KPM yang saat ini masih berstatus PKH Murni, tidak perlu berkecil hati. Selalu pastikan data kependudukan (KK dan KTP) padan di Dukcapil agar kesempatan untuk mendapatkan validasi sistem menjadi penerima BPNT di masa depan tetap terbuka lebar.