Status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sering kali dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan PNS, terutama soal jaminan hari tua.
Banyak yang masih ragu mendaftar karena khawatir masa tua tidak terjamin.Namun, benarkah anggapan bahwa PPPK tidak mendapat uang pensiun di tahun 2026 nanti?
Faktanya, regulasi terbaru melalui UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 telah mengubah peta kesejahteraan ASN secara signifikan.Isu mengenai Pensiun PPPK 2026 kini menjadi angin segar karena adanya penyetaraan hak antara PNS dan PPPK.
Artikel ini akan mengupas tuntas skema terbaru, besaran iuran, hingga perbandingannya dengan skema lama agar tidak ada lagi kebingungan.
💡 Quick Answer: Apakah PPPK Dapat Pensiun?
Singkatnya, YA.
Berdasarkan UU ASN No. 20 Tahun 2023, PPPK kini berhak mendapatkan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) setara dengan PNS. Skema yang digunakan adalah Defined Contribution (Iuran Pasti), bukan Defined Benefit (Manfaat Pasti) seperti PNS model lama. Artinya, uang pensiun yang diterima nanti berasal dari akumulasi iuran pegawai dan pemberi kerja yang dikelola oleh PT Taspen. Jadi, PPPK 2026 tidak perlu khawatir soal kesejahteraan di masa tua.
Payung Hukum Baru: UU ASN No. 20 Tahun 2023
Perubahan besar terjadi sejak disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terbaru.Dulu, perbedaan paling mencolok antara PNS dan PPPK adalah adanya fasilitas pensiun.
PNS mendapat pensiun bulanan dari APBN, sedangkan PPPK hanya sebatas gaji dan tunjangan selama masa kontrak. Nah, UU ASN No. 20 Tahun 2023 menghapus dikotomi tersebut. Pasal 21 dalam UU ini menegaskan bahwa ASN (yang terdiri dari PNS dan PPPK) berhak atas penghargaan dan pengakuan yang sama, termasuk jaminan sosial.
Jaminan sosial ini meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua (JHT). Jadi, narasi bahwa PPPK adalah “pegawai kelas dua” sudah tidak relevan lagi di tahun 2026.
Bedanya Defined Benefit vs Defined Contribution
Penting untuk memahami mekanisme pencairan dana pensiun ini agar ekspektasi sesuai dengan realita. Pemerintah sedang beralih dari skema Defined Benefit ke Defined Contribution.
Skema Defined Benefit (Pay as You Go) adalah sistem lama di mana pensiunan PNS mendapat gaji bulanan yang dibebankan langsung ke APBN. Sistem ini dianggap membebani anggaran negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, untuk Pensiun PPPK 2026 dan kemungkinan besar PNS baru, digunakan skema Defined Contribution (Fully Funded).
Dalam skema ini, uang pensiun adalah hasil investasi dari iuran peserta dan pemerintah selama masa kerja.
Berikut perbandingan detailnya agar lebih mudah dipahami:
| Fitur | Defined Benefit (PNS Lama) | Defined Contribution (PPPK 2026) |
|---|---|---|
| Sumber Dana | APBN (Gaji Pokok) | Akumulasi Iuran + Investasi |
| Besaran Iuran | Kecil (4,75% Gaji) | Lebih Besar (Fleksibel) |
| ⚠️ Risiko Investasi | Ditanggung Pemerintah | |
| Manfaat Akhir | ✅ Pasti (Bulanan seumur hidup) | ✅ Lebih Besar (Lumpsum/Anuitas) |
Komponen Jaminan Sosial PPPK Terbaru
Selain pensiun, ada beberapa jaring pengaman lain yang wajib diketahui oleh calon pelamar maupun PPPK existing.
Taspen ditunjuk sebagai pengelola utama untuk jaminan sosial ASN ini.
Berikut adalah rincian hak yang akan diterima:
1. Jaminan Hari Tua (JHT)
Program ini bersifat tabungan wajib. Iurannya dipotong dari gaji bulanan peserta ditambah subsidi dari pemberi kerja (pemerintah).
Manfaat JHT ini biasanya dibayarkan sekaligus (lumpsum) saat pegawai memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau keluar dari pekerjaan. Tujuannya jelas, memberikan modal tunai yang cukup besar saat masa bakti berakhir.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Risiko kerja tidak ada yang tahu. JKK memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja.
Biaya pengobatan ditanggung sampai sembuh, dan ada santunan jika terjadi cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
3. Jaminan Kematian (JKM)
Ini adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaatnya berupa santunan sekaligus, uang duka wafat, biaya pemakaman, dan beasiswa untuk anak peserta.
Estimasi Iuran dan Penerimaan
Mungkin muncul pertanyaan, berapa sih potongan gaji yang harus direlakan setiap bulannya? Hingga aturan teknis PP Manajemen ASN turunan UU 20/2023 diketok palu secara final, kita bisa merujuk pada skema yang sedang berjalan.
Biasanya, potongan untuk JHT dan Pensiun berkisar di angka persentase tertentu dari Take Home Pay (THP) atau gaji pokok plus tunjangan. Jika menilik skema fully funded, iuran yang ditarik mungkin akan lebih besar dibanding PNS skema lama.
Namun, hasilnya pun akan jauh lebih menguntungkan.
Bayangkan seperti menabung di instrumen investasi yang dikelola negara; semakin besar iuran, semakin sejahtera masa tua.
| Komponen | Estimasi Potongan | Status |
|---|---|---|
| Iuran JHT | 3,25% – 4,75% | Wajib |
| Iuran JKK | 0,24% (Dibayar Negara) | Ditanggung Pemerintah |
| ⚠️ Iuran Pensiun | Menunggu PP Turunan | Segera Berlaku |
Syarat Pencairan Dana Pensiun PPPK
Uang pensiun ini tidak serta merta cair begitu saja. Ada syarat administratif yang harus dipenuhi, mirip dengan prosedur klaim Taspen pada umumnya.
Pertama, PPPK harus telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) yang ditetapkan (biasanya 58 tahun untuk pejabat administrasi, 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi).
Kedua, masa perjanjian kerja telah berakhir atau diputus dengan hormat.
Ketiga, melengkapi dokumen seperti SK Pensiun, KTP, KK, dan buku rekening aktif.
Proses pencairan nantinya diharapkan akan terdigitalisasi penuh melalui layanan “Taspen One Hour Service” atau aplikasi TOOS untuk memudahkan pensiunan.
FAQ: Pertanyaan Seputar Pensiun PPPK 2026
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar media sosial terkait topik ini.
Apakah PPPK Bisa Dapat Pensiun Bulanan?
Bisa, namun mekanismenya berbeda dengan PNS lama. Jika akumulasi dana di skema Defined Contribution cukup besar, peserta bisa memilih membeli produk anuitas asuransi yang memberikan pembayaran bulanan, atau mengambilnya secara bertahap.
Kapan Aturan Teknis Ini Resmi Berlaku?
UU ASN No. 20 Tahun 2023 sudah berlaku. Namun, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Manajemen ASN yang mengatur detail teknisnya ditargetkan rampung dan efektif sepenuhnya sebelum tahun 2026.
Apakah Guru Honorer yang Diangkat PPPK Juga Dapat?
Tentu saja. Semua status PPPK, baik tenaga teknis, kesehatan, maupun guru, memiliki hak yang sama di mata hukum untuk mendapatkan jaminan sosial tersebut.
Kesimpulan
Kabar mengenai Pensiun PPPK 2026 bukanlah isapan jempol belaka.
Transformasi sistem kepegawaian Indonesia menuju kesetaraan ASN membawa dampak positif bagi jaminan hari tua PPPK.
Dengan skema Defined Contribution, PPPK kini memiliki kepastian dana masa tua yang dikelola secara profesional. Jadi, tidak perlu ragu lagi untuk mengejar karir sebagai PPPK di tahun 2026.
Masa depan cerah dan terjamin sudah menunggu. Bagaimana menurutmu tentang skema pensiun baru ini? Apakah lebih menguntungkan dibanding model lama? Yuk, diskusi di kolom komentar!