IPIDIKLAT News – Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas penutupan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Lembaga kemanusiaan ini menilai tindakan tersebut melanggar kebebasan beragama dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera turun tangan.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) BSMI, Djazuli Ambari, pada Selasa (31/3/2026) menegaskan bahwa pelarangan dan penutupan masjid, termasuk Masjid Al-Aqsa, merupakan bentuk pembatasan kebebasan beragama yang melanggar hukum internasional. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kedua pasal tersebut menjamin hak setiap individu untuk beribadah secara bebas.
Penutupan Masjid Al-Aqsa Langgar HAM
Djazuli Ambari menjelaskan bahwa tindakan Israel tersebut bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan minoritas. “Penutupan Masjid Al-Aqsa tanpa dasar yang sah, proporsional, dan tidak diskriminatif juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar non-diskriminasi dan perlindungan minoritas sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional,” ujarnya.
BSMI menolak segala bentuk pelarangan dan penutupan Masjid Al-Aqsa yang dilakukan secara sewenang-wenang, diskriminatif, atau tanpa dasar hukum yang jelas dan sah. Lembaga ini mendesak PBB untuk segera membuka kembali akses terhadap Masjid Al-Aqsa sebagai tempat ibadah umat Muslim dan menjamin perlindungan atas kebebasan beragama.
Desakan BSMI kepada Komunitas Internasional
BSMI menyerukan kepada komunitas internasional, termasuk PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk mengambil langkah konkret dalam memastikan penghormatan terhadap hak kebebasan beragama. Tidak hanya itu, BSMI mengajak seluruh pihak untuk menjunjung tinggi toleransi, menghormati keberagaman, dan mencegah tindakan yang dapat memperkeruh ketegangan sosial maupun konflik berbasis agama.
Langkah strategis pemerintah Indonesia juga menjadi perhatian BSMI. Salah satunya adalah mengangkat isu ini ke forum multilateral, seperti United Nations Human Rights Council (UNHRC) dan United Nations General Assembly (UNGA). Tujuannya adalah mendorong pembahasan dan resolusi terkait penutupan Masjid Al-Aqsa.
Rekomendasi Strategis Pemerintah Indonesia
BSMI merekomendasikan beberapa langkah strategis yang dapat pemerintah Indonesia lakukan demi merespons situasi terkini. Pertama, mengangkat isu ini ke forum multilateral. Indonesia dapat membawa isu ini ke forum internasional seperti United Nations Human Rights Council (UNHRC) untuk mendorong pembahasan dan resolusi. Selain itu, Indonesia juga bisa membawa isu ini ke United Nations General Assembly (UNGA) guna memperoleh perhatian global yang lebih luas.
Kedua, Indonesia perlu aktif berkoordinasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Koordinasi ini meliputi penyataan sikap bersama, pengiriman misi pencari fakta, dan advokasi internasional terkoordinasi.
Ketiga, BSMI mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan mekanisme khusus PBB. Indonesia dapat mengajukan permintaan kepada pelapor khusus (Special Rapporteur), khususnya Pelapor Khusus tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di bawah PBB untuk melakukan investigasi dan melaporkan pelanggaran secara independen.
Terakhir, Indonesia harus melakukan penguatan koalisi negara-negara sejalan. Membangun aliansi dengan negara-negara yang memiliki komitmen terhadap pluralisme dan kebebasan beragama guna mengeluarkan pernyataan bersama dan meningkatkan tekanan diplomatik kolektif.
Dampak Pembatasan Kebebasan Beragama
Pembatasan kebebasan beragama, seperti yang terjadi pada kasus penutupan Masjid Al-Aqsa, memiliki dampak yang luas. Tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tindakan ini juga dapat memicu ketegangan sosial dan konflik berbasis agama. Umat Muslim di seluruh dunia merasa terpukul dan marah atas penutupan tempat ibadah suci mereka.
Selain itu, pembatasan kebebasan beragama juga dapat menghambat dialog antaragama dan upaya perdamaian. Ketika umat beragama tidak dapat menjalankan ibadah mereka dengan bebas, hal ini dapat menciptakan rasa tidak percaya dan permusuhan antar kelompok agama.
Peran Indonesia dalam Menjaga Kebebasan Beragama
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan beragama di tingkat global. Indonesia dapat menggunakan pengaruhnya di forum internasional untuk menyuarakan keprihatinan atas pelanggaran kebebasan beragama dan mendorong solusi damai.
Pemerintah Indonesia juga dapat memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi kemanusiaan yang bekerja untuk melindungi hak-hak umat beragama di seluruh dunia. Dukungan ini dapat berupa bantuan finansial, pelatihan, atau advokasi.
Tidak hanya itu, Indonesia dapat mempromosikan dialog antaragama dan toleransi di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan mempromosikan nilai-nilai ini, Indonesia dapat membantu menciptakan dunia yang lebih damai dan inklusif.
Langkah Selanjutnya: Menuju Solusi yang Berkelanjutan
Penutupan Masjid Al-Aqsa adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. PBB, OKI, dan negara-negara anggota lainnya perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan damai bagi semua pihak. Penting juga untuk mencari akar permasalahan konflik dan mengatasi ketidakadilan yang mendasarinya.
Dalam jangka panjang, pendidikan dan dialog antaragama adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Dengan saling memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat menciptakan dunia di mana semua orang dapat menjalankan ibadah mereka dengan bebas dan damai.
Kesimpulan
BSMI dengan tegas mengecam penutupan Masjid Al-Aqsa dan mendesak PBB bertindak. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebebasan beragama masih menjadi tantangan di berbagai belahan dunia. Komitmen dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga hak fundamental ini dan menciptakan dunia yang lebih damai dan toleran per 2026.