IPIDIKLAT News – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan guru kontrak (PPPK) di SD Inpres Kaniti, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gibran menyampaikan komitmen tersebut langsung dalam kunjungan kerjanya ke sekolah yang sudah rampung pemerintah renovasi pada Senin (6/4/2026).
Pemerintah menyadari masih banyak kendala yang menghambat tenaga pengajar di lapangan. Oleh karena itu, Gibran berupaya mencari jalan keluar terbaik agar status kepegawaian tidak menjadi penghalang bagi para pendidik untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Langkah ini mempertegas perhatian serius pemerintah terhadap nasib para guru di wilayah perbatasan Indonesia.
Upaya Pemerintah Mengawal Kesejahteraan Guru Honorer
Gibran menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah telah mengirim perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan untuk berdiskusi panjang dengan Gubernur NTT terkait nasib tenaga pendidik di daerah tersebut.
Kesejahteraan guru honorer menjadi fokus utama agar tidak ada lagi pendidik yang kehilangan pekerjaan. Gibran menegaskan instruksi tegas kepada jajaran terkait untuk memastikan tidak ada guru yang dirumahkan. Pemerintah ingin tujuan mulia mencerdaskan anak-anak di SD Inpres Kaniti tetap berjalan lancar tanpa kendala teknis kepegawaian.
Menariknya, para guru memiliki peran sentral dalam sistem pendidikan nasional. Meski status mereka berbeda, pengabdian mereka memberikan dampak besar bagi kualitas SDM di NTT. Pemerintah pun memandang perlu adanya koordinasi intensif agar anggaran daerah dan pusat bisa menopang keberlangsungan profesi para guru ini di tahun 2026.
Harapan Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti
Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti, Yuliana Nenabu, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas selesainya renovasi gedung sekolah yang kini jauh lebih layak bagi para siswa. Namun, Yuliana juga menyampaikan kekhawatiran terkait nasib 10 guru PPPK di sekolahnya.
Yuliana meminta jaminan agar para tenaga pendidik tetap bisa mengajar tanpa perlu khawatir kehilangan status. Ia menambahkan bahwa jika 10 guru tersebut dirumahkan, kegiatan belajar mengajar di SD Inpres Kaniti otomatis akan terhambat. Keluhan ini mendapatkan respons positif dari Wapres Gibran yang berkomitmen menjaga stabilitas tenaga pendidik.
Perbandingan Renovasi Sekolah dari Tahun ke Tahun
Kunjungan Gibran ke NTT merupakan kunjungan kedua setelah Mei 2025 lalu. Pemerintah melakukan langkah perbaikan fasilitas pendidikan secara bertahap guna meningkatkan kenyamanan belajar siswa.
| Item Renovasi | Detail Fasilitas |
|---|---|
| Kapasitas Baru | 3 Ruang kelas baru |
| Perbaikan | 11 Ruang kelas lama |
| Fasilitas Penunjang | Ruang administrasi, rumah dinas guru, dan toilet |
Proyek renovasi masif ini berjalan selama 90 hari, tepatnya mulai 1 Oktober 2025 hingga 29 Desember 2025. Hasilnya, SD Inpres Kaniti kini mampu melayani 420 siswa dengan 16 rombongan belajar. Sekolah ini juga memiliki dukungan 25 guru dan dua tenaga kependidikan yang berdedikasi tinggi demi masa depan pendidikan di wilayah tersebut.
Motivasi bagi Siswa di Lingkungan Baru
Setelah meninjau hasil proyek renovasi, Gibran berinteraksi langsung dengan para siswa untuk memberikan motivasi. Ia berpesan agar anak-anak lebih rajin menuntut ilmu karena sekarang fasilitas penunjang sudah memadai. Infrastruktur yang sudah pemerintah bangun dengan baik ini harus siswa jaga bersama.
Gibran secara khusus meminta para siswa untuk tidak mencorat-coret tembok sekolah. Pesan ini muncul sebagai pengingat agar budaya merawat fasilitas umum mulai tumbuh dari lingkungan sekolah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lingkungan fisik yang nyaman berkorelasi positif terhadap semangat belajar siswa di sekolah.
Pada akhirnya, perbaikan sarana sekolah dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi dua pilar penting bagi pemerintah di tahun 2026. Pemerintah berharap seluruh pihak dapat terus berkolaborasi menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Langkah konkret ini membuktikan bahwa dedikasi guru honorer dan PPPK selalu pemerintah apresiasi demi masa depan anak bangsa.