IPIDIKLAT News – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti ancaman serius terhadap kedaulatan keuangan Indonesia, yaitu praktik trade misinvoicing. Gibran mengungkapkan modus operandi ini berpotensi menggerus keadilan ekonomi dan melarikan kekayaan negara ke luar negeri.
Ancaman kedaulatan keuangan ini, menurut Gibran, seringkali luput dari perhatian. Modus trade misinvoicing terjadi ketika nilai transaksi ekspor dan impor dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menciptakan celah untuk aliran dana ilegal.
Modus Operandi Trade Misinvoicing
Gibran menjelaskan bahwa praktik trade misinvoicing mencakup berbagai bentuk manipulasi. Ini termasuk under-invoicing, yaitu pelaporan nilai yang lebih rendah dari nilai sebenarnya, dan over-invoicing, yaitu pelaporan nilai yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya.
“Di balik arus besar perdagangan global, ada gelombang lain yang tidak selalu terlihat,” ungkap Gibran melalui akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia (@Setwapres), Minggu (12/4/2026). Ia menambahkan bahwa praktik ini bisa menggerus keadilan ekonomi dan menyebabkan kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri.
Kerugian Negara Akibat Under-Invoicing dan Over-Invoicing
Data menunjukkan bahwa praktik trade misinvoicing telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan. Dalam periode 2014–2023, nilai under-invoicing ekspor diperkirakan mencapai USD 401 miliar. Artinya, rata-rata USD 40 miliar per tahun hilang akibat praktik ini.
Tidak hanya itu, over-invoicing ekspor juga mencatatkan angka yang fantastis. Kerugian akibat over-invoicing diperkirakan mencapai USD 252 miliar atau sekitar USD 25 miliar per tahun. Praktik ini jelas merugikan negara dan menghambat pembangunan ekonomi.
Sektor yang Rawan Manipulasi Nilai Transaksi
Gibran mengungkapkan beberapa sektor yang paling banyak terindikasi praktik trade misinvoicing. Sektor-sektor ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. Apa saja sektornya?
Gibran menyebutkan bahwa sektor perdagangan limbah, logam berlapis logam mulia, serta telepon pintar sebagai sektor yang paling banyak terindikasi praktik manipulasi nilai transaksi ini. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor-sektor tersebut.
Upaya Pemerintah Menjaga Kedaulatan Keuangan
Pemerintah terus berupaya untuk menjaga kedaulatan keuangan negara dari berbagai ancaman. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap praktik trade misinvoicing. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya manipulasi nilai transaksi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, untuk memberantas praktik trade misinvoicing. Upaya ini memerlukan komitmen dan sinergi dari semua pihak.
Pentingnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Menjaga kedaulatan keuangan negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan negara. Bagaimana caranya?
Masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan indikasi praktik trade misinvoicing kepada pihak berwenang. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem keuangan yang bersih dan transparan.
Kesimpulan
Praktik trade misinvoicing merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan keuangan Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan miliar dolar AS. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah dan memberantas praktik ini, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan keuangan negara.