IPIDIKLAT News – Kenaikan harga BBM non-subsidi diperkirakan tak terhindarkan di tengah gejolak geopolitik global, khususnya di Timur Tengah. Anggawira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyampaikan bahwa kondisi ini berdampak langsung pada melonjaknya harga minyak mentah dunia, yang menjadi acuan utama harga BBM di Indonesia.
Faktor Pemicu Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi 2026
Anggawira menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik. Harga minyak Brent, misalnya, sempat menyentuh 100 hingga 115 dollar AS per barel akibat gangguan di Selat Hormuz, yang memberikan tekanan besar pada harga BBM dalam negeri.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Anggawira, Selasa (31/3/2026).
Harga BBM Non-Subsidi Terbaru 2026 dan Proyeksi Kenaikan
Saat ini, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp12.300 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter. Jika harga minyak dunia tidak segera turun, penyesuaian harga dinilai sebagai langkah rasional untuk menjaga pasokan energi.
Anggawira memprediksi bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi yang masih wajar berada pada kisaran 5 hingga 10 persen. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah melakukan penyesuaian secara bertahap untuk meminimalkan dampak terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
“Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10%. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp12.900–13.500 per liter,” ujarnya.
Dampak Kenaikan BBM terhadap Dunia Usaha
Kenaikan harga BBM tentu akan berdampak pada peningkatan biaya operasional dunia usaha, terutama di sektor transportasi dan logistik. Komponen BBM bisa mencapai 30–40% dari total biaya operasional sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang.
Namun, Anggawira juga menekankan bahwa kondisi ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih efisien dan berinovasi dalam penggunaan energi. Perusahaan dapat mencari alternatif energi yang lebih murah atau menerapkan strategi logistik yang lebih hemat bahan bakar.
Tanggapan Pakar: Kenaikan Harga BBM Konsekuensi Logis
Pakar kebijakan publik sekaligus dosen Fisip Universitas Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari sistem energi global yang terintegrasi. Fenomena ini mencerminkan adanya transmisi harga dari pasar internasional ke domestik.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” ujar Kristian.
Kristian menambahkan bahwa batas kenaikan harga yang masih dapat ditoleransi perlu mempertimbangkan daya serap ekonomi masyarakat serta potensi dampaknya terhadap inflasi. Secara empiris, kenaikan dalam kisaran tertentu masih dapat dikelola tanpa menimbulkan gejolak besar. Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan dan bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Menghadapi Kenaikan Harga BBM: Tips untuk Masyarakat
Di tengah situasi ini, masyarakat perlu bersikap rasional dalam menghadapi kenaikan harga BBM. Langkah-langkah seperti menghemat konsumsi energi, menyesuaikan pola pengeluaran rumah tangga, dan mencari alternatif transportasi yang lebih efisien dapat membantu mengurangi dampak finansial.
Dengan demikian, kenaikan harga BBM non-subsidi tidak hanya dipandang sebagai tekanan ekonomi semata, tetapi juga sebagai momentum untuk mendorong efisiensi energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
Kesimpulan
Kenaikan harga BBM non-subsidi di 2026 menjadi tantangan yang perlu disikapi dengan bijak. Efisiensi energi, inovasi, dan kebijakan yang tepat menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif dan menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi untuk menghadapi situasi ini dengan solusi yang konstruktif.