IPIDIKLAT News – Jakarta – Ekonomi Indonesia menunjukkan sinyal positif dengan inflasi rendah dan defisit anggaran terkendali per Maret 2026. Kondisi ini menandakan fundamental ekonomi yang stabil dan jauh dari tekanan krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998.
Pengamat ekonomi, Dr. Surya Vandiantara, menegaskan bahwa inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam membaca kondisi ekonomi. Selain itu, defisit APBN yang terkendali juga menjadi penanda positif bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
Inflasi Rendah: Jauh dari Krisis 1998
Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru 2026 mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) per Maret 2026 sebesar 3,48 persen. Angka ini sangat kontras jika kita bandingkan dengan inflasi saat krisis ekonomi 1998 yang mencapai 77,63 persen.
“Perbedaannya sangat signifikan, mencapai lebih dari 70 persen. Ini menunjukkan kondisi ekonomi saat ini relatif stabil,” ujar Dr. Surya Vandiantara. Kondisi inflasi rendah ini memberikan sinyal positif bagi daya beli masyarakat dan stabilitas harga.
Tentu, inflasi tetap menjadi perhatian pemerintah. Bank Indonesia terus memantau perkembangan inflasi dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga.
Defisit APBN Terkendali: Ruang Fiskal Aman
Selain inflasi, Dr. Surya juga menyoroti posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I 2026 yang mencapai Rp 240,1 triliun. Menurutnya, angka tersebut masih dalam kategori aman dan tidak mencerminkan tekanan fiskal yang berlebihan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas defisit APBN ditetapkan maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit saat ini berada di kisaran 0,93 persen terhadap PDB.
“Artinya, ruang fiskal masih cukup terjaga dan belum melewati ambang batas yang ditentukan,” jelasnya. Pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan program-program pembangunan tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan.
Defisit APBN: Instrumen Kebijakan yang Produktif
Dalam konteks ekonomi, defisit justru dapat berperan sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, terutama melalui belanja negara yang bersifat produktif. Strategi fiskal yang bersifat kontra-siklus diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah dinamika global.
“Defisit tidak selalu buruk. Dalam kondisi tertentu, ini justru menjadi alat untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas,” kata Dr. Surya. Pemerintah dapat memanfaatkan defisit untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.
Tidak hanya itu, defisit juga memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi eksternal. Saat terjadi krisis, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk menstimulus perekonomian.
Fokus pada Program yang Berdampak Ekonomi Tinggi
Dr. Surya menambahkan, dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas tersebut berpotensi memperbesar penerimaan negara, sehingga dapat menutup defisit yang terjadi. Pemerintah perlu fokus pada program-program yang memiliki dampak ekonomi yang besar dan mampu meningkatkan penerimaan negara.
Ke depan, Dr. Surya berpandangan bahwa penentuan batas defisit sebaiknya tidak semata-mata berbasis persentase terhadap PDB, melainkan mempertimbangkan kelayakan dan potensi ekonomi dari program yang dijalankan pemerintah. Apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian?
“Jika sebuah program memiliki dampak ekonomi yang besar dan mampu meningkatkan penerimaan negara, maka ruang defisit bisa lebih fleksibel,” ujarnya. Pemerintah perlu lebih selektif dalam memilih program-program yang akan didanai melalui defisit.
Strategi Fiskal Kontra-Siklus
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, strategi fiskal yang bersifat kontra-siklus menjadi penting. Artinya, saat ekonomi melambat, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk menstimulus perekonomian. Sebaliknya, saat ekonomi tumbuh pesat, pemerintah dapat mengurangi belanja negara untuk mencegah overheating.
Penting bagi pemerintah untuk memiliki fleksibilitas dalam mengelola APBN. Batasan defisit yang terlalu ketat dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk merespons perubahan kondisi ekonomi.
Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintah akan memanfaatkan ruang fiskal yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2026?
Kesimpulan
Singkatnya, kondisi ekonomi Indonesia per Maret 2026 menunjukkan stabilitas dengan inflasi rendah dan defisit APBN yang terkendali. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu terus memantau perkembangan ekonomi global dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.