Anggaran Gizi: BGN Gelontorkan Rp 113 Miliar ke EO!

IPIDIKLAT News – Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat mengalokasikan dana sebesar Rp 113,9 miliar untuk menyewa jasa *event organizer* (EO) selama tahun 2026. Anggaran fantastis ini terungkap dalam data realisasi pengadaan barang dan jasa BGN yang dipublikasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penggunaan jasa EO merupakan bagian dari strategi lembaga yang masih terbilang baru. Menurutnya, BGN masih membangun sistem serta tata kelola operasional di tahun pertama pelaksanaan program, sehingga memerlukan dukungan pihak eksternal untuk menangani kegiatan berskala besar.

Rincian Penggunaan Anggaran Jasa EO oleh BGN

Data LKPP menunjukkan setidaknya ada 31 paket pengadaan jasa EO yang BGN lakukan pada tahun 2026, bertepatan dengan tahun pertama pelaksanaan proyek makan bergizi gratis (MBG). Mayoritas paket pengadaan ini ditujukan untuk kegiatan di kantor pusat BGN. Selain itu, BGN juga memanfaatkan jasa EO untuk agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga.

Tempo menemukan dua perusahaan yang kerap ditunjuk sebagai EO untuk berbagai kegiatan BGN, yakni Azka Jaya Pratama dengan nilai kontrak Rp 419 juta dan Senawangi Citra Imaji senilai Rp 391,37 juta. Menariknya, BGN juga menggandeng perusahaan bernama Maria Utara Jaya untuk kegiatan bimbingan teknis manajemen risiko di wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah. Paket pengadaan jasa EO untuk kegiatan ini mencapai Rp 18,472 miliar.

Lembaga yang bertanggung jawab atas proyek MBG ini juga menggunakan jasa EO untuk kegiatan Fun Run Hari Antikorupsi Sedunia tahun lalu. Perusahaan Kredo Aum terpilih sebagai EO dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,339 miliar. Tidak hanya itu, BGN mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16,59 miliar untuk menyewa jasa EO dari perusahaan Falah Eka Cahya guna mendukung kegiatan Training of Trainer Asesmen Risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Alasan BGN Menggunakan Jasa EO

Dadan Hindayana berdalih bahwa BGN belum memiliki sumber daya internal yang memadai untuk menangani seluruh kegiatan secara mandiri. Oleh karena itu, penggunaan jasa EO menjadi solusi sementara untuk memastikan kelancaran program-program BGN. Apalagi, kegiatan tersebut dinilai penting untuk menunjang sosialisasi dan implementasi program makan bergizi gratis.

Selain untuk kegiatan berskala besar, BGN juga menyewa jasa EO untuk urusan pelaksanaan rapat di luar kantor pusat. Dua perusahaan yang ditunjuk untuk keperluan ini adalah Greenlite Kreasi Abadi senilai Rp 465,55 juta dan Gloria Abdi Cendana sebesar Rp 242 juta. Akan tetapi, tingginya anggaran yang dialokasikan untuk jasa EO menuai kritik dari berbagai pihak, mengingat BGN adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani masalah gizi di Indonesia.

Tanggapan Terhadap Penggunaan Anggaran EO oleh BGN

Penggunaan anggaran yang cukup besar untuk jasa EO ini menimbulkan pertanyaan. Apakah BGN sudah mempertimbangkan efisiensi anggaran dengan matang? Apakah ada alternatif lain yang lebih hemat biaya? Kritik ini muncul seiring dengan harapan besar masyarakat terhadap BGN dalam mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi di berbagai daerah.

Di sisi lain, BGN berpendapat bahwa penggunaan jasa EO ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, karena memungkinkan BGN untuk fokus pada tugas dan fungsi utamanya, yaitu merumuskan kebijakan dan melaksanakan program perbaikan gizi. Dengan menyerahkan urusan teknis dan logistik kepada pihak ketiga, BGN berharap dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Detail Realisasi Pengadaan Jasa EO BGN Terbaru 2026

Berikut rincian realisasi pengadaan jasa EO yang dilakukan BGN terbaru 2026:

Efisiensi Anggaran BGN: Perlukah Evaluasi?

Melihat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk jasa EO, muncul pertanyaan mengenai efisiensi anggaran BGN. Evaluasi terhadap kebijakan penggunaan jasa EO perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara optimal. Apakah BGN perlu mempertimbangkan untuk merekrut tenaga internal yang memiliki kemampuan untuk menangani kegiatan-kegiatan tersebut? Atau adakah cara lain untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program?

Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi hal yang krusial. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang pajak mereka digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi di Indonesia. Dengan transparansi yang baik, diharapkan kepercayaan publik terhadap BGN semakin meningkat dan dukungan terhadap program-programnya semakin kuat.

Kesimpulan

Anggaran Rp 113,9 miliar yang Badan Gizi Nasional gelontorkan untuk jasa EO menjadi sorotan. Meskipun BGN berdalih bahwa hal ini merupakan bagian dari strategi untuk membangun tata kelola yang baik, efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran tetap menjadi prioritas. Evaluasi berkala terhadap kebijakan penggunaan jasa EO dan peningkatan kapasitas sumber daya internal BGN perlu dilakukan untuk memastikan program-program peningkatan gizi berjalan efektif dan efisien, demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan bebas stunting.