IPIDIKLAT News – Pemerintah RI fokus pada efisiensi penghematan energi di sektor pemerintahan tanpa membatasi aktivitas masyarakat. Kebijakan ini mencakup pengurangan perjalanan dinas pejabat hingga 70% untuk luar negeri dan 50% untuk dalam negeri, serta pengetatan kegiatan yang tidak esensial per 1 April 2026.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa kondisi energi nasional saat ini aman dan terkendali. Selain itu, pemerintah memiliki roadmap yang jelas untuk menjaga stabilitas energi, termasuk menjaga harga BBM tetap stabil di tengah gejolak global.
Strategi Penghematan Energi Pemerintah
Hariqo Wibawa Satria menjelaskan bahwa pemerintah mendorong optimalisasi pola kerja fleksibel seperti work from home (WFH). Hal ini bertujuan untuk menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan kualitas hidup aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja menuju gaya hidup yang lebih hemat, sehat, dan produktif.
Selain itu, pengurangan perjalanan dinas pejabat menjadi fokus utama. “Tidak ada pengurangan aktivitas masyarakat. Yang dilakukan adalah pengurangan perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, serta pengurangan kegiatan yang tidak esensial,” ujarnya dalam Dialog Indonesia Bicara di TVRI, Rabu (1/4/2026).
Opini Ahli: Penghematan Energi sebagai Investasi Jangka Panjang
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan penghematan energi ini sebagai langkah strategis. Kebijakan ini dipandang tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi cetak biru perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan energi.
“Semua aktivitas tetap berjalan normal, tetapi dengan perencanaan yang lebih matang dan berbasis skala prioritas. Ini bukan sekadar penghematan energi, tapi upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat,” kata Trubus.
Pentingnya Sosialisasi dan Adaptasi Masyarakat
Trubus Rahardiansyah menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami tujuan kebijakan penghematan energi tersebut, sekaligus berpartisipasi aktif dalam mendukung efisiensi energi.
Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan pola aktivitas tanpa menurunkan produktivitas secara signifikan. “Produktivitas ekonomi tetap bisa terjaga, selama masyarakat mampu berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada,” ujar Trubus.
WFH dan Efisiensi Energi: Studi Kasus IEA
Kebijakan kerja fleksibel seperti WFH dinilai efektif dalam mendukung efisiensi energi. Analisis berbagai lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa pengurangan mobilitas harian mampu menekan konsumsi BBM sektor transportasi hingga 10–30 persen.
Jadi, dengan mengurangi perjalanan ke kantor, kita tidak hanya menghemat energi, tetapi juga mengurangi emisi karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Bukankah ini langkah yang positif?
Roadmap Penghematan Energi Berkelanjutan di Daerah
Ke depan, Trubus Rahardiansyah berharap pemerintah dapat menyusun roadmap yang jelas. Tujuannya adalah agar kebijakan penghematan energi ini dapat berjalan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital.
Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya mampu menghadapi potensi krisis energi global, tetapi juga membangun fondasi budaya hemat energi yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
Kondisi Energi Nasional Aman Terkendali Per 2026
Kondisi energi nasional per 2026 dalam kondisi aman dan terkendali. Hariqo menambahkan, pemerintah telah memiliki peta jalan yang jelas dalam menjaga stabilitas energi, termasuk memastikan harga BBM tetap stabil di tengah gejolak global.
“Kita patut bersyukur, dibandingkan banyak negara lain, situasi Indonesia relatif aman. Namun, kita tetap harus bersiap dengan membangun budaya hidup hemat dan mengutamakan kepentingan nasional,” ucap Hariqo.
Kesimpulan
Pemerintah terus mendorong efisiensi energi melalui berbagai kebijakan, termasuk pengurangan perjalanan dinas dan optimalisasi WFH. Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan infrastruktur yang memadai, Indonesia optimis dapat membangun budaya hemat energi yang berkelanjutan dan menghadapi tantangan energi global di 2026.