IPIDIKLAT News – Gedung utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dirobohkan dan dibangun ulang. Keputusan penting ini diambil menyusul kajian mendalam dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal kondisi bangunan. Gedung tersebut mengalami kerusakan akibat insiden pembakaran oleh massa pada Agustus 2025 dan dinyatakan tidak lagi layak.
Sekretaris Dewan DPRD Sulsel, Muhammad Jabir, mengungkapkan bahwa hasil penelitian Kementerian PU menunjukkan perlunya rekonstruksi total pada ruang paripurna dan gedung utama. Awalnya, rekonstruksi hanya direncanakan untuk gedung sekretariat. Namun, update terbaru 2026 menunjukkan bahwa gedung utama juga harus dirobohkan. Gedung Tower akan tetap berdiri, tetapi akan menjalani rehabilitasi berat. Selain itu, PT Hutama Karya saat ini tengah melakukan perbaikan di beberapa bagian gedung, seperti kantin, ruang aspirasi, dan ruangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel. Pemasangan lift baru juga sedang dipersiapkan.
Alasan Gedung DPRD Sulsel Dirobohkan
Kajian dari Direktur Jenderal Cipta Karya setelah insiden pembakaran massa pada 29 Agustus 2025 awalnya merekomendasikan rekonstruksi hanya pada gedung sekretariat. Namun, setelah evaluasi mendalam, muncul keputusan bahwa gedung utama DPRD Sulsel juga harus dirobohkan. Jabir menjelaskan bahwa gedung utama tersebut sudah berdiri sejak 1984.
Jika hanya dilakukan rehabilitasi, ada kekhawatiran munculnya masalah di kemudian hari. Rekonstruksi total dianggap sebagai solusi yang lebih baik dan berkelanjutan. “Gedung utama sudah ada sejak 1984. Jika hanya direhab, kemungkinan akan bermasalah di masa mendatang,” tegas Jabir.
Proses Penghapusan Aset dan Persiapan Amdal
Jabir menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan penghapusan aset untuk gedung sekretariat, dan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel telah diterbitkan. Namun, dengan adanya kajian terbaru 2026, pengajuan ulang diperlukan untuk penghapusan aset gedung utama. “Harus ada mekanisme keputusan gubernur untuk penghapusan fisik. Saat ini, baru SK untuk penghapusan gedung sekretariat,” jelasnya.
Proses pembongkaran gedung DPRD Sulsel ini juga memerlukan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembongkaran dilakukan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. “Intinya, pembatalan rehab gedung paripurna harus dilakukan dan bangunan harus dibangun ulang,” tegasnya.
Rencana Pembangunan Ulang Gedung DPRD Sulsel
Dengan keputusan untuk merobohkan dan membangun ulang gedung utama, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana pembangunan yang matang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perlu memastikan bahwa desain gedung baru memenuhi standar keamanan dan kenyamanan, serta mencerminkan identitas dan aspirasi masyarakat Sulsel. Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini diperkirakan cukup besar. Oleh karena itu, perencanaan yang cermat dan transparan sangat diperlukan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan fasilitas modern dan teknologi terkini dalam desain gedung baru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja para anggota DPRD dan staf, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pembangunan gedung baru ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan di Sulawesi Selatan.
Dampak Pembangunan Ulang Terhadap Aktivitas DPRD Sulsel
Proses pembangunan ulang gedung utama DPRD Sulsel tentu akan berdampak pada aktivitas legislatif. Kemungkinan besar, para anggota DPRD dan staf akan dipindahkan ke lokasi sementara selama proses konstruksi berlangsung. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dan pengaturan yang cermat agar kegiatan legislatif tetap berjalan efektif dan efisien. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa masyarakat tetap dapat mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Akibatnya, penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara DPRD Sulsel, pemerintah daerah, dan masyarakat selama masa transisi ini. Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan proyek pembangunan ulang ini. Gedung baru DPRD Sulsel diharapkan menjadi simbol kemajuan dan representasi aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan.
Tantangan dan Harapan dalam Pembangunan Gedung Baru
Pembangunan gedung baru DPRD Sulsel bukan tanpa tantangan. Selain masalah anggaran, koordinasi antara berbagai pihak terkait juga menjadi faktor penting. Pemerintah daerah, DPRD Sulsel, kontraktor, dan konsultan perencana harus bekerja sama secara harmonis untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai target.
Di sisi lain, ada harapan besar yang diemban dalam proyek ini. Gedung baru DPRD Sulsel diharapkan menjadi ikon baru yang membanggakan, serta menjadi pusat kegiatan legislatif yang modern dan representatif. Yang terpenting, gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD dan pemerintah daerah.
Kesimpulan
Singkatnya, keputusan untuk merobohkan dan membangun ulang gedung utama DPRD Sulsel adalah langkah penting untuk memastikan keberlangsungan kegiatan legislatif yang aman dan nyaman. Meski memerlukan proses dan anggaran yang tidak sedikit, proyek ini diharapkan membawa dampak positif bagi kemajuan demokrasi dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Masyarakat pun berharap agar pembangunan ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.