IPIDIKLAT News – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodomembeberkan, mengungkapkan kemarahannya saat meninjau proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (11/4/2026). Keterlambatan progres pembangunan menjadi pemicu utama amarah tersebut.
Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Nganjuk Lambat
Dody mengungkapkan kekecewaannya saat meninjau pembangunan SR di Kedung Cowek, Surabaya, pada Minggu (12/4/2026). “Bicara Nganjuk, memang sangat-sangat tertinggal. Mungkin baru 15 persen,” ujarnya. Ia menambahkan ketidaksukaannya terhadap tim yang justru memberikan alasan atas keterlambatan, bukan mencari solusi.
Selain itu, Dody menyinggung rumor adanya praktik tidak sehat di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS). Ia mencurigai adanya ‘setoran’ dari penyedia jasa yang membuat timnya enggan bersikap tegas, sehingga menghambat pengawasan proyek. “Saya agak bingung, kenapa tim saya seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran, tapi saya enggak bisa buktikan,” katanya.
Prioritas Presiden Terancam Akibat Keterlambatan
Dody mengaku sangat jengkel karena program prioritas presiden tidak digarap serius. Ia bahkan nyaris kehilangan kendali karena emosi yang memuncak. “Kalau saya masih umur 20 tahun, saya tonjok tuh kepala balainya, eh PPK-nya. Benar saya tonjok itu. Jengkel makanya saya itu,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar tidak main-main dengan program pemerintah, terutama yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem. Bahkan, Dody meminta ASN yang tidak mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mengundurkan diri. Baginya, program Sekolah Rakyat merupakan prioritas Prabowo untuk masa depan generasi bangsa, terutama bagi masyarakat prasejahtera.
Target Penyelesaian Sekolah Rakyat Tidak Sinkron
Kekesalan Dody sebenarnya sudah muncul sejak dua bulan lalu, saat mengetahui adanya ketidaksinkronan antara target penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat dengan fakta kontrak di lapangan. Presiden menginginkan gedung sekolah sudah bisa digunakan pada awal Juli 2026, namun administrasi kontrak justru mematok waktu penyelesaian yang lebih lama, 23 Juli 2026.
“Ternyata kontrak sekolah rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah presiden. Perintah presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung,” keluhnya. Ia mengaku sudah menegur Dirjen terkait hal ini.
Evaluasi Total dan Ancaman Penggantian
Menyikapi kondisi tersebut, Dody menyatakan akan segera mengambil langkah tegas dan mengevaluasi total jajaran DJPS. Ia merasa kehilangan kepercayaan terhadap tim pengawas di level pusat hingga daerah. “Ya jadi, minggu depan saya akan pasti bongkar habis tuh urusan Prasarana Strategis,” tegasnya.
Dody menyadari sepenuhnya bahwa kegagalan dalam mengawal program prioritas ini akan mengancam posisinya sebagai pembantu presiden. “Kan enggak bisa kemudian saya punya tim yang melawan perintah presiden. Kalau saya diamkan ya saya pasti diganti oleh presiden kan ujungnya gitu,” ucapnya. Oleh karena itu, ia merasa perlu bertindak tegas untuk memastikan program berjalan sesuai harapan.
Apresiasi untuk Proyek di Surabaya
Meski memberikan teguran keras untuk proyek di Nganjuk, Dody memberikan pujian bagi pengerjaan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek Surabaya yang digarap oleh PT Waskita Karya. Proyek di Surabaya tersebut telah mencapai progres 45 persen dan dipastikan selesai tepat waktu untuk menampung sekitar 1.000 siswa.
“Bagus ini. bagus progress-nya. Yang saya lihat Waskita top. Jadi sekolah rakyat dikerjakan Waskita dan CAG bagus. Progress-nya 45 persen ya. Insyaallah sesuai target. Ya mudah-mudahan sebelum 20 Juni 2026 ya. Perfect sekali,” pungkasnya.
Kesimpulan
Menteri PU Dody Hanggodomembeberkan mengambil sikap tegas terhadap keterlambatan proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk. Evaluasi total jajaran DJPS akan segera dilakukan untuk memastikan program prioritas presiden berjalan sesuai target. Ketegasan ini diperlukan untuk menghindari ancaman penggantian posisi sebagai pembantu presiden dan mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di 2026.