IPIDIKLAT News – Delpedro Marhaen selaku Direktur Lokataru Foundation resmi menyoroti langkah Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya mengetok vonis bebas bagi Delpedro dan koleganya pada tanggal 6 Maret 2026.
Delpedro menyampaikan kritik tajam melalui pesan tertulis pada Selasa (7/4) terhadap keputusan jaksa tersebut. Baginya, langkah hukum ini merupakan bentuk pengabaian terhadap putusan lembaga peradilan sekaligus upaya mengangkangi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.
Kasasi Vonis Bebas Menjadi Sorotan Hukum 2026
Delpedro menegaskan bahwa tindakan jaksa menunjukkan seolah-olah pihak penegak hukum mempunyai tafsir sendiri terkait kewenangan mengajukan kasasi atas putusan bebas. Padahal, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru memberikan batasan tegas mengenai hal tersebut. Bahkan, Menko Hukum HAM Imipas, Yusril Ihza Mahendra, juga setuju dengan argumen ini dan sebelumnya sudah memperingatkan jaksa agar tidak mengajukan kasasi terhadap vonis bebas.
Faktanya, jaksa mengabaikan pandangan dari pakar hukum sekaligus pejabat tinggi negara tersebut dalam mengambil keputusan ini. Akibatnya, Delpedro menilai ada ketidakpastian hukum yang membayangi proses ini. Situasi ini mendorong pihak Delpedro untuk mengambil langkah serius guna menuntut akuntabilitas para penegak hukum terkait.
Permintaan Pemanggilan oleh Komisi III DPR RI
Delpedro mewakili tiga rekannya yang sempat menjalani proses hukum atas tuduhan penghasutan terkait demonstrasi bulan Agustus 2025 lalu kini menuntut kehadiran parlemen. Mereka meminta Komisi III DPR RI untuk memanggil jaksa yang mengajukan kasasi tersebut. Permintaan ini muncul karena mereka menilai tindakan jaksa berpotensi menimbulkan preseden buruk apabila tidak mendapat respons dari lembaga pengawas.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memegang peran penting dalam memediasi polemik ini. Apabila Komisi III tidak memanggil jaksa bersangkutan, Delpedro khawatir tren pengabaian terhadap aturan hukum akan terus berlanjut. Ketidakpastian hukum tentu merugikan masyarakat luas, terutama bagi mereka yang sedang mencari keadilan di ruang pengadilan.
Landasan Hukum Kasasi dalam KUHAP Baru
Pemeriksaan tingkat kasasi sebenarnya memuat aturan jelas dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Aturan ini menentukan perkara apa saja yang bisa pihak penuntut umum ajukan ke Mahkamah Agung. Berikut beberapa ketentuan yang perlu publik perhatikan terkait pembatasan kasasi:
| Kategori Batasan Kasasi |
|---|
| Tindak pidana yang memiliki ancaman pidana penjara tidak melebihi 5 tahun. |
| Putusan denda yang masuk dalam kategori V. |
| Putusan yang melalui proses pemeriksaan acara singkat. |
Jaksa Penuntut Umum, Tri Yanti Merlyn Christin Pardede, resmi mengajukan permohonan kasasi tersebut pada Senin, 16 Maret 2026. Data dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat langkah hukum ini. Selain Delpedro, tiga orang rekan yang turut divonis bebas yakni Staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin media sosial @gejayanmemanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau yang juga admin Aliansi Mahasiswa Menggugat Khariq Anhar.
Latar Belakang Putusan Bebas
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Delpedro serta tiga rekannya dari tuduhan penyebaran berita bohong dan penghasutan. Demonstrasi pada bulan Agustus tahun lalu memicu kericuhan, namun hakim menilai bukti-bukti yang jaksa ajukan tidak cukup kuat. Selain itu, hakim juga menyatakan mereka tidak terbukti mengajak atau memperalat anak dalam kepentingan militer atau bersenjata.
Majelis hakim yang dipimpin oleh Harika Nova Yeri membacakan amar putusan pada Jumat, 6 Maret 2026. Hakim menyatakan para terdakwa bebas dari seluruh dakwaan dan memerintahkan pemulihan hak-hak, kedudukan, harkat, serta martabat mereka. Keputusan ini mencerminkan independensi hakim dalam melihat fakta persidangan secara objektif tanpa terpengaruh tekanan eksternal.
Pada akhirnya, kasus ini menguji integritas sistem peradilan nasional dalam menerapkan KUHAP baru tahun 2026. Masyarakat tentu berharap agar proses penegakan hukum menjunjung tinggi keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga di tengah dinamika hukum yang terus berkembang saat ini.