IPIDIKLAT News – Ketahanan ekonomi RI kini menghadapi ujian serius akibat eskalasi perang di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian pasar global per April 2026. Berbagai tantangan mencakup lonjakan harga energi, disrupsi rantai pasok global, hingga tekanan fiskal yang membebani anggaran negara secara signifikan.
Para ekonom menyoroti kondisi makroekonomi domestik yang masih menunjukkan stabilitas, namun menyimpan sejumlah kerentanan. Posisi Indonesia dalam menghadapi gejolak ini menempatkan negara pada posisi tengah atau tidak paling kuat sekaligus tidak paling rentan dibandingkan negara setara dalam grup perbandingan global.
Ketahanan ekonomi RI dalam Perspektif Makroekonomi
Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, menilai kondisi makroekonomi secara umum masih solid. Indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan kinerja perdagangan tetap mendukung stabilitas nasional.
Konsumsi domestik memainkan peran krusial sebagai penopang utama ekonomi dalam meredam tekanan global. Selain itu, neraca perdagangan mencatat surplus yang memberikan bantalan bagi nilai tukar rupiah. Meski secara agregat positif, tekanan terhadap anggaran pemerintah menuntut kewaspadaan tinggi.
Faisal menggarisbawahi posisi Indonesia yang relatif lebih aman dari gangguan pasokan minyak dibandingkan negara tetangga. Indonesia hanya memiliki ketergantungan sekitar 20 persen terhadap pasokan minyak dari kawasan Teluk. Filipina bergantung hingga 95 persen, sementara Malaysia mencapai 70 persen ketergantungan pada kawasan tersebut.
Data ketergantungan pasokan minyak menunjukkan tingkat risiko yang berbeda bagi setiap negara:
| Negara | Tingkat Ketergantungan Minyak (Teluk) |
|---|---|
| Indonesia | 20% |
| Malaysia | 70% |
| Filipina | 95% |
Tekanan Fiskal dan Risiko Defisit APBN
Pemerintah menghadapi tantangan nyata pada sisi fiskal akibat pelebaran defisit anggaran yang terjadi secara cepat. Kemenkeu melaporkan defisit APBN telah menyentuh angka Rp240 triliun hingga Maret 2026, yang memicu kekhawatiran sejumlah kalangan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, berpandangan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia saat ini bersifat semu. Pemerintah menanggung beban besar akibat komitmen menjaga harga BBM dan LPG tetap stabil demi meredam inflasi.
Akibatnya, defisit APBN melonjak sekitar 140 persen jika membandingkan data dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ruang fiskal yang semakin terbatas memaksa pemerintah memutar otak dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan mendesak.
Perbandingan Strategi Kebijakan Pemerintah
Pemerintah memilih kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk mencegah penurunan daya beli kelas menengah. Muhammad Faisal mendukung langkah tersebut demi menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara di tengah ketidakpastian dunia.
Akan tetapi, kebijakan efisiensi anggaran yang terlalu dalam hingga ke level daerah memunculkan risiko baru. Pemotongan anggaran daerah berpotensi menghambat aktivitas ekonomi regional dan menurunkan efektivitas perputaran modal di tingkat akar rumput.
Bhima Yudhistira memberikan kritik berbeda terkait fokus pemerintah yang dianggap terlalu berorientasi pada jangka pendek. Ia membandingkan langkah Indonesia dengan Thailand dan Malaysia yang mulai mengambil tindakan struktural seperti penyesuaian harga energi dan percepatan transisi energi.
- Indonesia memiliki cadangan BBM nasional hanya sekitar 25 hari.
- Cadangan LPG nasional berada di tingkat kritis pada level 11 hari.
- Respons pemerintah sejauh ini cenderung berupa komunikasi publik daripada mitigasi struktural.
Ketimpangan antara cadangan energi dan konsumsi domestik ini menunjukkan kerentanan sistemik yang perlu segera pemerintah benahi. Apabila harga minyak dunia terus bertahan di atas US$100 per barel, beban subsidi tersebut akan terus menggerus ruang fiskal APBN lebih dalam lagi.
Faktanya, kenaikan harga energi global secara langsung menekan inflasi sekaligus menambah beban subsidi energi dalam APBN 2026. Pemerintah kini berada dalam pilihan sulit antara menjaga stimulus fiskal atau melakukan penyesuaian harga demi stabilitas jangka panjang.
Menariknya, para ekonom sepakat bahwa Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan strategi. Pemerintah perlu beralih dari sekadar komunikasi tenang ke arah kebijakan struktural yang mampu meredam dampak krisis energi di masa depan. Langkah nyata dalam memperkuat cadangan energi nasional menjadi kunci utama agar ketahanan ekonomi RI tidak hanya bertahan di atas kertas saja pada akhir tahun 2026.