IPIDIKLAT News – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menduga kuat ada keterlibatan perwira tinggi TNI dalam serangan air keras terhadap Andrie Yunus, seorang wakil koordinator KontraS, pada Maret 2026. Serangan ini diduga melibatkan personel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Muhamad Isnur, perwakilan TAUD, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi kuat keterlibatan lebih dari 16 orang, baik dari kalangan sipil maupun militer, dalam aksi penyerangan yang terkoordinasi itu. Terlebih, pelimpahan kasus ini ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI oleh kepolisian menimbulkan pertanyaan besar. Lalu, apa sebenarnya motif di balik serangan Andrie Yunus ini?
Dalang Serangan Andrie Yunus Diduga Perwira Tinggi
TAUD meyakini bahwa penyerangan terhadap Andrie Yunus tidak mungkin dilakukan tanpa perintah dari atasan yang memiliki jabatan tinggi di tubuh TNI. Isnur menegaskan bahwa eksekutor lapangan adalah seorang perwira, sehingga logikanya, perintah berasal dari perwira tinggi.
“Eksekutor lapangan itu perwira, berarti yang memberi perintah adalah perwira tinggi,” ujar Isnur usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, pada 31 Maret 2026. Oleh karena itu, TAUD mendesak agar aparat penegak hukum mengungkap tuntas siapa dalang utama di balik serangan tersebut.
Isnur menambahkan, penting untuk mengetahui siapa yang menyuruh, siapa yang mendanai, dan apa motif di balik operasi penyerangan ini. TAUD sangat menyesalkan belum terungkapnya informasi krusial tersebut.
Pelimpahan Kasus ke Puspom TNI Dikecam
Keputusan kepolisian untuk melimpahkan berkas perkara penyerangan Andrie Yunus ke Puspom TNI menuai kekecewaan dari TAUD. Menurut Isnur, seharusnya polisi menuntaskan proses hukum sejak awal, mengingat kasus ini awalnya ditangani oleh pihak kepolisian.
TAUD mempertanyakan alasan di balik pelimpahan tersebut. Mereka khawatir proses hukum tidak akan berjalan transparan dan independen jika ditangani oleh internal TNI. Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin, menyatakan bahwa pelimpahan berkas perkara ke Puspom TNI didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses penyelidikan.
“Setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan, kami melaporkan kepada pimpinan rapat bahwa perkara ini telah kami limpahkan ke Puspom TNI,” kata Iman pada 31 Maret 2026.
Motif dan Aktor Intelektual Harus Terungkap
Lebih lanjut, TAUD mendesak pengungkapan motif serta aktor intelektual di balik keterlibatan empat prajurit aktif dalam penyerangan terhadap Andrie Yunus. Mereka menilai penting untuk mengungkap siapa yang memberikan perintah dan apa tujuan dari penyerangan tersebut.
“Panglima TNI dan Kepala BAIS TNI sebagai pelaksana kebijakan harus diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban,” tegas TAUD dalam keterangan resminya. Pemeriksaan terhadap para petinggi TNI dinilai krusial untuk mengungkap alasan sebenarnya di balik serangan tersebut.
Status pelaku sebagai anggota militer mengindikasikan adanya kemungkinan garis komando dan kendali dari atasan. Bahkan, TAUD menuntut Panglima TNI membuktikan bahwa penyerangan terhadap Andrie Yunus bukan operasi yang dilakukan secara terstruktur.
Operasi terstruktur yang dimaksud adalah baik atas perintah, pengetahuan, maupun persetujuan diam-diam dari pihak atasan. TAUD mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI.
Tuntutan TAUD: Penyelidikan Tuntas dan Transparan
Singkatnya, TAUD menuntut penyelidikan tuntas dan transparan terhadap kasus penyerangan Andrie Yunus. Mereka tidak ingin kasus ini menguap begitu saja tanpa mengungkap dalang utama dan motif sebenarnya. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk perwira tinggi yang diduga terlibat, bertanggung jawab atas perbuatan mereka.
TAUD juga mendesak adanya reformasi internal di tubuh TNI untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan. Reformasi ini mencakup peningkatan pengawasan terhadap personel, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan profesionalisme prajurit.
Dengan demikian, diharapkan institusi TNI dapat terbebas dari praktik-praktik kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus Andrie Yunus menjadi momentum penting untuk membersihkan oknum-oknum bermasalah di tubuh TNI dan memastikan bahwa institusi ini benar-benar menjadi pengayom dan pelindung masyarakat.
Desakan Pemeriksaan Petinggi BAIS TNI
TAUD dengan tegas menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap petinggi BAIS TNI adalah langkah krusial dalam mengungkap kebenaran di balik penyerangan terhadap Andrie Yunus. Keterlibatan personel BAIS dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai fungsi dan peran intelijen dalam masyarakat sipil. Apakah BAIS digunakan untuk mengawasi dan menekan aktivis dan pembela HAM?
Oleh karena itu, TAUD mendesak agar pemerintah dan DPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pengawasan BAIS TNI. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa BAIS bekerja sesuai dengan undang-undang dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak warga negara.
Selain itu, TAUD juga menyerukan kepada masyarakat sipil untuk terus mengawal kasus ini dan memberikan dukungan kepada Andrie Yunus dan korban kekerasan lainnya. Solidaritas dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran adalah modal penting untuk melawan impunitas dan menegakkan keadilan.
Kesimpulan
Kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus membuka tabir dugaan keterlibatan oknum perwira tinggi dalam tindakan kekerasan. Desakan TAUD untuk pengusutan tuntas menjadi krusial. Semoga keadilan dan kebenaran segera terungkap dalam kasus penyerangan Andrie Yunus ini, demi tegaknya hukum dan demokrasi di Indonesia per 2026.