IPIDIKLAT News – Pelaku UMKM dengan omzet kecil kini bisa bernapas lega. Pemerintah Indonesia telah memperbarui sistem pelaporan pajak *online* yang memudahkan pengusaha mikro dan kecil melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka. Kebijakan terbaru 2026 ini dirancang agar proses pelaporan lebih sederhana, cepat, dan akurat bagi UMKM di seluruh Indonesia.
Sistem pelaporan pajak online yang semakin canggih menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM. Pasalnya, pembaruan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses administrasi. Lalu, bagaimana cara melaporkan pajak online bagi UMKM dengan omzet kecil per 2026 ini? Simak panduan lengkapnya di bawah ini!
Cara Mudah Lapor Pajak Online untuk UMKM dengan Omzet Kecil di 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak, termasuk UMKM. Salah satu upaya terbarunya adalah penyempurnaan sistem Coretax, yang menjadi platform utama untuk administrasi perpajakan online. Lalu, apa saja langkah-langkah penting dalam pelaporan SPT Tahunan bagi UMKM melalui sistem Coretax update 2026?
Berikut adalah panduan lengkap lima langkah penting yang perlu diperhatikan:
- Login dan Siapkan Kode Otorisasi DJP: Akses laman Coretax DJP (coretaxdjp.pajak.go.id ) menggunakan NPWP 16 digit Anda. Pastikan Anda telah memiliki Kode Otorisasi DJP, yang berfungsi sebagai tanda tangan elektronik.
- Buat Konsep SPT: Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT) dan klik Buat Konsep SPT. Tentukan kategori PPh Orang Pribadi dan tahun pajak yang akan dilaporkan (2026). Pilih model SPT “Normal” jika ini adalah pelaporan pertama Anda untuk tahun tersebut.
- Periksa Data Profil dan Manfaatkan Fitur Prefilled: Pada halaman induk, sistem Coretax akan menampilkan data profil Anda secara otomatis. Periksa kembali data ini untuk memastikan keakuratannya. Salah satu keunggulan Coretax adalah fitur prefilled. Data harta, utang, dan tanggungan dari tahun sebelumnya akan muncul secara otomatis. Anda hanya perlu melakukan pembaruan (tambah/hapus) sesuai kondisi terkini di akhir tahun pajak.
- Isi Lampiran L3B dengan Teliti: Bagian paling krusial bagi UMKM adalah Lampiran L3B. Di sini, Anda harus memasukkan nilai omzet setiap bulan. Sesuai aturan terbaru 2026, wajib pajak orang pribadi UMKM mendapatkan fasilitas bebas pajak untuk omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun. Jadi, jika omzet Anda belum melampaui angka tersebut, pajak terutang Anda adalah nol.
- Bayar dan Lapor: Setelah semua lampiran terisi (Harta, Utang, Keluarga, dan Omzet), kembali ke halaman induk untuk melakukan pemeriksaan akhir. Jika semua data sudah benar, klik Bayar dan Lapor. Tahap terakhir adalah menandatangani SPT secara elektronik menggunakan Kode Otorisasi DJP dan memasukkan passphrase Anda. Setelah dikonfirmasi, status SPT akan berubah menjadi “Dilaporkan,” dan Anda bisa mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti sah bahwa Anda telah memenuhi kewajiban perpajakan.
Marketplace Sebagai Pemungut Pajak: UMKM Omzet Kecil Tetap Aman di 2026
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak di sektor digital. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan marketplace untuk memungut langsung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang dari para pedagang di platform digital. Lalu, bagaimana dampaknya bagi UMKM dengan omzet kecil?
Pelaku UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta dipastikan tetap mendapatkan perlindungan dan dikecualikan dari kewajiban PPh tersebut. Artinya, UMKM kategori mikro tidak akan terdampak oleh skema baru ini.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor digital, termasuk di kalangan pelaku usaha online. Dengan menunjuk marketplace sebagai pemungut, pemerintah berharap bisa menutup celah praktik ekonomi informal (*shadow economy*) yang selama ini sulit terpantau.
PMK 37 Tahun 2026: Angin Segar Bagi Pedagang Online dengan Omzet Kecil
Perkembangan dunia digital telah melahirkan berbagai macam usaha baru, salah satunya adalah sektor perdagangan online. Pemerintah merespons hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026, sebuah kebijakan perpajakan yang lebih adaptif terhadap usaha perdagangan online.
Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa tidak semua pedagang online dipungut Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut tentu memberikan angin segar, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masih berada pada tahap awal membangun bisnis di dunia digital.
Termasuk dalam kategori yang tidak dipungut/dikenakan Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan perdagangan melalui marketplace (online) dengan peredaran usaha kurang dari 500 juta dalam setahun. Pemerintah memberikan kelonggaran agar usaha kecil tetap bisa tumbuh dan berkembang tanpa terbebani kewajiban pajak sejak awal.
Apa yang Harus Dilakukan Pedagang Online Agar Tidak Dipungut Pajak Penghasilan?
Pedagang UMKM yang melakukan perdagangan online melalui marketplace wajib menyampaikan informasi kepada penyelenggara perdagangan secara elektronik (marketplace) berupa:
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Pedagang Dalam Negeri memiliki Peredaran Bruto pada Tahun Pajak berjalan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Tidak Wajib Lapor SPT Masa PPh Jika Omzet di Bawah Rp500 Juta
Bagi wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet belum melebihi Rp500 juta, terdapat kabar baik lainnya. Mereka tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) PMK 164/2023, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang wajib melakukan penyetoran PPh final dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi apabila pada suatu bulan tidak terdapat kewajiban penyetoran PPh yang bersifat final. Kondisi ini bisa terjadi jika:
- Wajib pajak tidak memiliki penghasilan dari usaha.
- Wajib pajak hanya menjalankan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh.
- Peredaran bruto atas penghasilan dari usaha secara kumulatif sejak masa pajak pertama tahun pajak yang bersangkutan (wajib pajak orang pribadi) belum melebihi Rp500 juta.
Tidak Dipungut PPh Saat Transaksi dengan Pemotong/Pemungut
Wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp500 juta juga tidak dikenai pemotongan/pemungutan PPh ketika bertransaksi dengan pemotong atau pemungut. Untuk mendapatkan fasilitas ini, wajib pajak harus menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran bruto wajib pajak bersangkutan belum melebihi Rp500 juta.
Coretax Administration System (CTAS): Implementasi Penuh di 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan uji coba terhadap Coretax Administration System (CTAS) dan beragam aplikasi yang terkait dengan sistem baru tersebut. Rencananya, implementasi penuh CTAS akan dimulai pada Juli 2026. Sistem ini diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia.
Kesimpulan
Lapor pajak online bagi UMKM dengan omzet kecil kini semakin mudah dan praktis. Dengan sistem Coretax yang terus disempurnakan dan berbagai kebijakan yang mendukung, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku UMKM. Jangan lupa untuk memanfaatkan berbagai fasilitas dan kemudahan yang disediakan agar pelaporan pajak Anda berjalan lancar dan tepat waktu. Mari berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia melalui pembayaran pajak yang jujur dan tepat!