IPIDIKLAT News – Pemerintah pusat berencana melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga (K/L) pada tahun 2026. Langkah ini diklaim berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 130 triliun. Kebijakan refocusing anggaran ini menjadi respons pemerintah dalam mengantisipasi dampak ekonomi dari ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa refocusing anggaran akan difokuskan pada pemangkasan belanja K/L yang dianggap kurang prioritas. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan-kegiatan yang kurang berdampak langsung pada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah berharap penghematan ini dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih produktif dan esensial.
Potensi Penghematan dari Refocusing Anggaran 2026
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa potensi penghematan dari refocusing anggaran K/L diperkirakan mencapai antara Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun. Angka ini didapatkan dari evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang ada saat ini.
Salah satu langkah konkret dalam refocusing anggaran adalah pemangkasan belanja perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri akan dipangkas sebesar 50%, sementara perjalanan dinas ke luar negeri akan dikurangi hingga 70%. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penghematan anggaran negara update 2026. Selain itu, pemangkasan juga akan menyasar rapat-rapat yang bersifat seremonial dan belanja non-operasional lainnya.
Work From Home (WFH) untuk ASN: Efisiensi dan Transformasi Digital
Sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan antisipasi dampak perang, pemerintah juga akan menerapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema ini akan berlaku satu hari dalam sepekan, yaitu pada hari Jumat, mulai April 2026. Jadi, ASN bisa bekerja dari rumah setiap Jumat.
Penerapan WFH ini tidak hanya bertujuan untuk menghemat energi, tetapi juga mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pemerintah berharap, dengan adanya WFH, ASN akan semakin terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam bekerja, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Implementasi kebijakan WFH ini akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pembatasan Kendaraan Dinas dan Penggunaan Transportasi Publik
Pemerintah juga akan membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali untuk keperluan operasional dan kendaraan listrik. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya perawatan kendaraan dinas.
Airlangga Hartarto mendorong ASN untuk lebih memanfaatkan transportasi publik dalam kegiatan sehari-hari. “Dan mendorong menggunakan transformasi publik jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga.
WFH untuk Swasta dan Sektor yang Dikecualikan
Penerapan WFH juga diharapkan dapat diikuti oleh perusahaan swasta. Namun, Airlangga menyebutkan bahwa implementasi WFH di sektor swasta akan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Aturan ini akan mengacu pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
Ternyata, beberapa sektor dikecualikan dari penerapan skema WFH ini. Sektor-sektor tersebut adalah layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Sektor-sektor ini dianggap vital dan memerlukan kehadiran fisik secara langsung.
Sektor Pendidikan dan Dampak Penghematan WFH
Sektor pendidikan akan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka (luring) secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah selama 5 hari dalam seminggu. Tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya.
Sementara itu, untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas akan menyesuaikan dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Lalu, berapa potensi penghematan yang bisa didapatkan dari WFH?
Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa potensi penghematan WFH yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp 59 triliun.
Antisipasi Dampak Konflik Geopolitik: Mengapa Refocusing Diperlukan?
Konflik geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, dan volatilitas pasar keuangan merupakan beberapa contoh dampak negatif yang perlu diantisipasi.
Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah proaktif dengan melakukan refocusing anggaran. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran negara tetap optimal dan mampu mendukung program-program prioritas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dengan adanya penghematan dari refocusing anggaran, pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merespons berbagai tantangan ekonomi yang mungkin timbul.
Kesimpulan
Kebijakan refocusing anggaran oleh pemerintah sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global menjadi langkah strategis untuk memastikan stabilitas keuangan negara. Dengan potensi penghematan hingga Rp 130 triliun, pemerintah berharap dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif demi kepentingan masyarakat luas di tahun 2026.