IPIDIKLAT News – Polda Metro Jaya secara resmi melimpahkan pengusutan kasus penyerangan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pelimpahan ini menjadi babak baru dalam penanganan kasus yang sempat menjadi sorotan publik pada 2026.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa pelimpahan berkas perkara ini telah melalui proses penyelidikan yang mendalam. Setelah mengumpulkan seluruh fakta dan bukti yang relevan, pihak kepolisian merasa Puspom TNI adalah pihak yang paling tepat untuk melanjutkan proses hukumnya. Selanjutnya, proses hukum terhadap para pelaku akan ditangani oleh Puspom TNI.
Alasan Pelimpahan Kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI
Kombes Iman Imanuddin menyampaikan, pelimpahan kasus ini Puspom TNI dilakukan setelah penyidik merampungkan serangkaian proses penyelidikan. Menurutnya, keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan barang bukti yang berhasil dikumpulkan. Dengan dilimpahkannya kasus ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan transparan, mengingat status para pelaku yang merupakan anggota TNI.
Selain itu, pelimpahan ini juga mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penanganan perkara yang melibatkan anggota militer. Pihak kepolisian berharap, Puspom TNI dapat segera menuntaskan kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban, Andrie Yunus.
Kondisi Andrie Yunus Usai Penyerangan
Seperti yang diketahui, Andrie Yunus mengalami luka bakar serius akibat serangan cairan kimia yang mengenai sekitar 24 persen tubuhnya. Bagian tubuh yang terdampak termasuk wajah, mata, dada, dan kedua tangan. Serangan ini terjadi setelah Andrie Yunus menyelesaikan aktivitas advokasi publik, termasuk perekaman siniar bertema remiliterisasi dan judicial review Undang-Undang TNI di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.
Akibat kejadian tersebut, Andrie Yunus harus menjalani perawatan intensif dan serangkaian operasi untuk memulihkan kondisinya. Sampai saat ini, proses pemulihan masih terus berjalan dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Reaksi KontraS Terhadap Pelimpahan Kasus
Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menyayangkan keputusan pelimpahan kasus ini ke Puspom TNI. Ia berpendapat, kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus seharusnya diselesaikan melalui pengadilan umum.
Identitas Tersangka dan Proses Pemeriksaan
Keempat tersangka yang terlibat dalam penyerangan tersebut diketahui bertugas di Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI. Mereka adalah NDP, SL, BWH, dan ES. Pihak militer menyatakan belum bisa mempublikasikan motif penyerangan karena masih dalam proses pemeriksaan.
Dimas mendesak legislator untuk membuka alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya. Dirinya ingin mengetahui sejauh mana alat bukti yang sudah diamankan, mengingat Polda Metro Jaya telah mengawal kasus ini sejak awal.
Pandangan Komnas HAM Terhadap Kasus Andrie Yunus
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, menjelaskan bahwa suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM jika memenuhi unsur adanya pelaku dan tindakan pelanggaran, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak.
Saurlin menilai, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam kasus yang menimpa Andrie Yunus. Meski demikian, Komnas HAM belum menetapkan secara resmi peristiwa penyerangan ini sebagai pelanggaran HAM. Penetapan tersebut masih menunggu proses pembahasan internal dan akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi resmi lembaga di 2026 ini.
Update Terbaru 2026: Perkembangan Kasus Terkini
Perkembangan kasus Andrie Yunus masih terus dipantau oleh berbagai pihak. Masyarakat sipil, aktivis HAM, dan media massa terus memberikan perhatian terhadap proses hukum yang berjalan. Diharapkan, penanganan kasus ini dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Penting untuk dicatat bahwa kasus ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi para aktivis dalam menjalankan aktivitasnya.
Kesimpulan
Pelimpahan kasus Andrie Yunus ke Puspom TNI menjadi perkembangan signifikan dalam upaya penegakan hukum terkait kasus ini di tahun 2026. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai mekanisme peradilan yang seharusnya ditempuh, semua pihak berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Masyarakat sipil dan lembaga terkait akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas, sekaligus mendorong perlindungan yang lebih baik bagi para aktivis dan pembela HAM di Indonesia.